carnoky.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peraturan baru yang memberikan kelonggaran bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengisian jabatan hingga akhir tahun 2026. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
Di dalam pasal 1839, dinyatakan bahwa ketentuan pembatasan organisasi tidak berlaku bagi DJP. Kebijakan ini diambil untuk mendorong reformasi perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, DJP dapat melakukan pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan jabatan baru tanpa terikat oleh pembatasan yang ada.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan stabilitas sistem perpajakan. Kementerian Keuangan saat ini tengah menerapkan program Coretax yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja DJP dalam melayani pemangku kepentingan.
Dengan peraturan baru ini, DJP memiliki fleksibilitas tambahan untuk merestrukturisasi organisasi, sehingga dapat memperkuat sistem perpajakan nasional. Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa penataan organisasi diperlukan untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan.
Peraturan yang dikeluarkan oleh Purbaya ini akan mulai berlaku pada 31 Desember 2025. Melalui langkah ini, diharapkan DJP dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan pajak di Indonesia, serta mampu beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi dalam dunia perpajakan yang terus berkembang.
Leave a Reply