carnoky.com – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Sadhewa, menjadi sorotan publik setelah secara tegas menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk pembangunan family office di Bali. Dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada Senin (13/10), Purbaya mengungkapkan komitmennya untuk memastikan dana APBN dialokasikan secara tepat dan menghindari kebocoran anggaran.
Usulan mengenai family office ini bermula dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Wacana tersebut diperkenalkan pada Mei 2024 dalam sebuah forum di Nusa Dua, Bali. Family office sendiri adalah lembaga yang bertujuan mengelola keuangan keluarga konglomerat, termasuk konglomerat lokal dan asing dengan kekayaan minimal USD 10 juta.
Pembentukan family office di Indonesia direncanakan dimulai pada Februari 2025 dan bertujuan menarik investasi dengan potensi mencapai USD 500 miliar. Layanan yang disediakan termasuk pengelolaan investasi, perencanaan pajak, dan manajemen kekayaan, dengan berbagai bentuk yaitu Single-Family Offices (SFOs) dan Multi-Family Offices (MFOs).
Meskipun diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan stabilitas pasar keuangan, risiko seperti pencucian uang juga perlu diwaspadai. Banyak negara seperti Singapura dan Amerika Serikat sudah memiliki keluarga yang sukses dalam mengelola family office. Dengan ini, Purbaya menegaskan akan mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai pengembangan family office di Indonesia.
Leave a Reply