carnoky.com – Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan rekomendasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengadakan dialog dengan Ferry Irwandi, CEO Malaka Project. Dalam pernyataannya pada Kamis, 11 September 2025, Yusril menyatakan bahwa terbuka untuk berkomunikasi dan berdialog sangat penting dalam situasi ini.
Yusril menjelaskan bahwa jika TNI merasa tulisan-tulisan Ferry Irwandi di media sosial mengandung unsur pidana, maka hal tersebut harus melalui kajian yang menyeluruh dan dapat dibuktikan secara hukum. “Kritik yang konstruktif adalah bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar,” terang Yusril. Menurutnya, tindakan hukum, terutama yang bersifat pidana, harus menjadi pilihan terakhir, setelah gagal mencapai kesepakatan melalui jalur dialog.
Langkah ini dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk meredakan ketegangan antara pihak militer dan individu yang dianggap kritis. Dialog yang diusulkan diharapkan bisa menciptakan suasana yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat berujung pada tindakan hukum yang lebih serius.
Dengan pendekatan ini, Yusril menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat di tengah masyarakat, dan menyerukan agar semua pihak terlibat dalam melakukan diskusi yang terbuka demi kepentingan bersama. Diharapkan, inisiatif ini dapat menurunkan suhu politik dan mendorong pemahaman yang lebih baik antara TNI dan masyarakat luas.
Leave a Reply