carnoky.com – Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam praktik pemerintahan dan dinamika politik modern. Terutama, Sila Keempat yang menekankan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” berfungsi untuk menjaga kualitas demokrasi. Secara esensial, sila ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, yang harus dijalankan melalui proses musyawarah, bukan semata-mata melalui suara mayoritas.
Dalam praktik pemerintahan, Sila Keempat terwujud melalui lembaga legislatif, seperti DPR dan DPD, di mana rakyat memberikan mandat kepada wakil mereka untuk menetapkan kebijakan. Namun, terdapat kritik terkait penerapan prinsip tersebut, di mana sering kali keputusan diambil melalui pemungutan suara daripada musyawarah yang seharusnya lebih diutamakan. Ahli politik, seperti Mahfud MD, menekankan bahwa pemilu hanyalah salah satu ekspresi dari demokrasi, dan nilai musyawarah masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini.
Peranan Sila Keempat di struktur pemerintahan menunjukkan bahwa proses pembuatan keputusan tidak hanya mengikuti mayoritas, melainkan juga harus mencerminkan keadilan dan musyawarah. Walau begitu, tantangan utama muncul ketika proses politik lebih berfokus pada ritual formal dibandingkan dengan esensi musyawarah itu sendiri. Banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan dan hanya menjadi penonton dalam proses politik, sehingga penting untuk mendorong partisipasi aktif dari publik.
Dengan menghidupkan nilai musyawarah dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif, demokrasi Indonesia bisa berfungsi dengan lebih baik. Sila Keempat bukanlah sekadar konsep, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap suara dan aspirasi rakyat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Implementasi nilai-nilai ini akan mengarah ke demokrasi yang lebih inklusif dan bermartabat.
Leave a Reply