carnoky.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan mengenai temuan yang menunjukkan bahwa 165 dari 562 kursi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisi oleh politisi. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 2 Oktober, Puan berharap UU BUMN yang baru disahkan dapat membawa perubahan positif dalam penempatan komisaris agar lebih profesional dan efisien.
Temuan ini sebelumnya diungkap oleh Transparency International Indonesia (TII), yang menyatakan bahwa dominasi politisi dalam jabatan komisaris sangat mencolok. Dari 562 posisi di 59 BUMN induk dan 60 anak perusahaan, 165 komisaris memiliki latar belakang politik, hampir setengahnya merupakan kader Partai Gerindra. Peneliti TII, Asri Widayati, menyiratkan adanya praktik patronase politik yang kuat dalam pengisian jabatan di perusahaan milik negara.
Asri merinci bahwa dari 165 politisi yang menjabat sebagai komisaris, 104 di antaranya adalah kader partai, sedangkan 61 lainnya merupakan relawan politik. Partai Gerindra mendominasi dengan 48,6 persen dari total tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain, seperti Demokrat, Golkar, PDI-P, dan PAN. Asri juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik kerugian BUMN meskipun pejabatnya masih menerima bonus, mempertanyakan keberanian presiden untuk mengatasi masalah ini.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal TII, Danang Widoyoko, menambahkan bahwa fenomena ini menunjukkan pola patronase politik yang masih kuat dalam penempatan jabatan di BUMN. Ia menegaskan bahwa posisi strategis sering kali dijadikan alat tukar dalam relasi politik, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu profesionalisme perusahaan. Penempatan komisaris dengan latar belakang yang tidak relevan dengan kepentingan bisnis menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi dalam struktur pengelolaan BUMN.
Leave a Reply