carnoky.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya integrasi data untuk menjadi pusat kebijakan yang efektif. Dalam sebuah seminar di Jakarta pada 16 Desember 2025, Sekretaris Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Noudy R.P. Tendean, mengungkapkan bahwa perubahan dalam lanskap pembangunan nasional menuntut tata kelola yang adaptif dan berbasis data.
Noudy menjelaskan bahwa perencanaan strategis saat ini harus berfungsi lebih dari sekadar formalitas. Kebijakan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Oleh karena itu, keberadaan BSKDN sebagai pusat kebijakan menjadi krusial dalam menganalisis data lintas sektor dan memberikan rekomendasi yang akurat.
Dia juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi kebijakan. Rekomendasi yang dihasilkan BSKDN perlu memiliki dasar yang kuat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan di Kemendagri dan pemerintah daerah. Integrasi data serta inovasi dalam kebijakan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengetahuan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan modernisasi proses bisnis juga diidentifikasi sebagai elemen penting untuk menjadikan BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional. Dengan sistem analisis dan data yang terintegrasi, diharapkan setiap rekomendasi yang dikeluarkan akan lebih akurat, relevan, dan berdampak signifikan dalam pemerintahan dalam negeri.
Leave a Reply